Nama: febri sandriya
kelas:XI-BHS

Biografi budi utomo

Sepuluh tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal kalangan "priayi" atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokoesoemo, bekas Bupati Karanganyar (presiden pertama Budi Utomo), dan Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman. Pada masa kepemimpinan Noto Dirodjo budi utomo mengalami perkembangan yang sangat pesat karena kepemimpinannya yang sangat kuat. Berkat pengaruh noto dirodjo pengertian "tanah air indonesia" semakin melekat dan bisa diterima oleh masyarakat jawa Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia dengan memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Budi utomo pada saat ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu STM yang memiliki siswa yang suka tawuran, bikin rusuh, bandel, dan sebagainya. Biasanya anak sekolah tersebut menyebut dengan singkatan Budut / Boedoet (Boedi Oetomo). Pada artikel kali ini yang kita sorot adalah Budi Utomo yang organisasi jaman dulu, bukan yang STM.
Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa STOVIA dengan pelopor pendiri Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk memajukan Bangsa Indonesia, meningkatkan martabat bangsa dan membangkitkan Kesadaran Nasional. Tanggal 20 Mei 1908 biasa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.
Sebagai suatu organisasi yang baik, Budi Utomo memberikan usulan kepada pemerintah Hidia Belanda sebagai mana berikut ini :
1. Meninggikan tingkat pengajaran di sekolah guru baik guru bumi putera maupun sekolah priyayi.
2. Memberi beasiswa bagi orang-orang bumi putera.
3. Menyediakan lebih banyak tempat pada sekolah pertanian.
4. Izin pendirian sekolah desa untuk Budi Utomo.
5. Mengadakan sekolah VAK / kejuruan untuk para bumi putera dan para perempuan.
6. Memelihara tingkat pelajaran di sekolah-sekolah dokter jawa.
7. Mendirikan TK / Taman kanak-kanak untuk bumi putera.
8. Memberikan kesempatan bumi putra untuk mengenyam bangku pendidikan di sekolah rendah eropa atau sekolah Tionghoa - Belanda.
Kongres pertama budi utomo diadakan di Yogyakarta pada oktober 1908 untuk mengkonsolidasikan diri dengan membuat keputusan sebagai berikut :
1. Tidak mengadakan kegiatan politik.
2. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan.
3. Terbatas wilayah jawa dan madura.
4. Mengangkat R.T. Tirtokusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar sebagai ketua.
Pemerintah Hindia-Belanda mengesahkan Budi Utomo sebaga badan hukum yang sah karena dinilai tidak membahayakan, namun tujuan organisasi Budi Utomo tidak maksimal karena banyak hal, yakni :
1. Mengalami kesulitan dinansial
2. Kelurga R.T. Tirtokusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat.
3. Lebih memajukan pendidikan kaum priyayi dibanding rakyat jelata.
4. Keluarga anggota-anggota dari golongan mahasiswa dan pelajar.
5. Bupati-bupati lebih suka mendirikan organisasi masing-masing.
6. Bahasa belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan Bahasa Indonesia.
7. pengaruh golongan priyayi yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan yang nasionalis.

Makna Kebangkitan Nasional setelah 66 tahun Indonesia Merdeka

102 tahun yang lalu, tanggal 20 Mei digalang kekuatan oleh para pemuda di wilayah nusantara ini untuk menyatukan tekad “bangkit dari keadaan sebagai negeri terjajah”
Rentetan perjuangan dengan gelimpangan perngorbanan yang tak terhitung berujung pada tercapainya tujuan “merdeka”. 17 Agustus 1945 kita sampai pada satu “titik” bahwa “wilayah kami” tidak lagi terjajah. Kami sudah menjadi bangsa MERDEKA.
66 tahun sudah berlalu, Kami sudah BANGKIT. Infrastruktur sudah lengkap, sekolah sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan, masyarakat sudah menikmati listrik, telepo bahkan internet
serta seabreg kemajuan yang Kami bangun sejak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga kini ……
Terhadap kemajuan Pembangunan Fisik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerataan (kecuali kawasan tertentu terutama di Timur Indonesia) sangat diakui bahwa Indonesia yang sejak 17 Agustus 1945 telah merdeka kini menjadi Negara Berkembang yang sangat diperhitungkan.
Tapi bangaimana dengan Moral masyarakat bangsa ini? baik rakyat biasa maupun yang jadi pejabat?
Inilah yang mungkin dan pasti pada moment KEBANGKITAN NASIONAL tahun ini perlu menjadi bahan renungan.
Pertama, masyarakat di negeri ini masih banyak yang sangat miskin dari sisi ekonomi bahkan lebih celaka lagi banyak di antara mereka yang memiliki mental yang sangat memprihatinkan yaitu selalu mengharapkan bantuan padahal memiliki potensi untuk bangkit dari kemiskinannya. Ini terbuktu dari berbagai program yang digulirkan berujung pada kegagalan karena bantuan yang diberikan selalu “dimusnahkan” ketika sudah diterima bukan “digulirkan”.
Kedua, Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi seluruh masyarakat tidak diimbangi dengan sistem penyelenggaraan yang memadai sehingga menghasilkan proses dan hasil pendidikan di sekolah yang bersifat formalitas, sekolah dimaknai sebagai bagian yang harus dilewati pada usia tertentu selama waktu tertentu dan harus selesai dengan “mengantongi” ijazah dengan tanpa mempertimbangkan apa yang terbaik harus didapat dari proses pendidikan di sekolah. Kondisi ini melahirkan generasi yang “penuh dengan tanda tanya” yang apabila dibandingkan dengan bangsa lain, rata-rata kualitas lulusan SMA di negeri ini mungkin setara dengan lulusan “SD” di negara maju. ini sangat parah …. meskipun ga semuanya ……. Belum lagi pendidikan belum melahirkan generasi yang bermoral baik, terbukti …..
Ketiga, Masyarakat secara umum masih banyak yang tidak memiliki budaya “do the best”, kompetitif, prosedural dan disiplin terhadap tata etika dan aturan formal kehidupan bernegara di negeri ini sehingga banyak melahirkan budaya kolusi serta kongkalingkong dengan pejabat.
Keempat, Para pejabat yang memililki kewenangan banyak yang menyalahgunakannya, tidak menganggap bahwa jabatan dan kewenangannya sebagai amanat dan memaknai bahwa dirinya adalah pelayan bagi masyarakat. Penyalahgunaan wewenang, Kolusi, Korupsi, Nepotisme menghiasi keseharian pemerintahan negeri ini. Kini…… slogan good governance dan excellent service hanya jadi slogan.
Kelima, keenam, ketujuh ……… terlalu banyak yang harus diungkap.
Besok, 20 Mei 2011 adalah Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan sejarah. Akankah hanya dijadikan seremonial belaka hanya sekedar apresiasi terhadap jasa para pahlawan pada waktu itu? ataukah akan dimaknai bahwa hari ini dan selanjutnya negeri ini harus BANGKIT untuk memperbaiki:
- Moral masyarakat dan pejabat.
- Sistem pendidikan yang akan melahirkan generasi cerdas dan bermoral.
- Tatanan kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat.
- Sistem pemerintahan yang bersih dan amanah.
- Keterpurukan bangsa ini menjadi Bangsa yang Maju dan diperhitungkan.

Kekuasaan kaisar meiji
Zaman Meiji (明治 Meiji?) (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912) adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応?) dan sebelum zaman zaman Taishō (大正?). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo.
Pada 3 Februari 1867, Putra Mahkota Mutsuhito yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, Kaisar Kōmei. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. Restorasi Meiji yang terjadi 1868 mengakhiri kekuasaan feodal Keshogunan Tokugawa.
Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis Lima Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, namun intinya kurang lebih adalah:
1. Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
2. Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
3. Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga tidak mereka tidak bosan.
4. Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
5. Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.
Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.
Setelah penghapusan sistem domain, daimyo secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para daimyo mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji samurai. Sistem domain (han) diganti menjadi sistem prefektur pada 1871, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas Domain Satsuma, Domain Chōshū, Domain Tosa, dan Domain Hizen ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.
Restorasi Meiji (明治維新 Meiji-ishin?),
dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, Revolusi, atau Pembaruan, adalah rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, tiga tahun yang mencakup akhir Zaman Edo dan awal Zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh Perjanjian Shimoda dan Perjanjian Towsen Harris yang dilakukan oleh Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat.
Pembentukkan Aliansi Sat-cho, yaitu antara Saigo Takamori, pemimpin Satsuma, dengan Kido Takayoshi, pemimpin Choshu, adalah titik awal dari Restorasi Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma, dengan tujuan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar.
Keshogunan Tokugawa resmi berakhir pada tanggal 9 November 1867, ketika Shogun Tokugawa ke-15, Tokugawa Yoshinobu "memberikan kekuasaannya ke Kaisar" dan 10 hari kemudian mundur dari jabatannya. Titik ini adalah awal "Restorasi" kekuasaan imperial. Walau begitu, Yoshinobu masih tetap memiliki kekuasaan yang signifikan.
Kemudian pada Januari 1868, dimulailah Perang Boshin (Perang Tahun Naga), yang diawali Pertempuran Toba Fushimi, dimana tentara yang dipimpin Choshu dan Satsuma mengalahkan tentara mantan shogun, dan membuat Kaisar mencopot seluruh kekuasaan yang dimiliki Yoshinobu. Sejumlah anggota keshogunan melarikan diri ke Hokkaido dan mencoba membuat negara baru, Republik Ezo, tapi usaha ini digagalkan pada penyerbuan Hakodate, Hokkaido. Kekalahan tentara mantan shogun adalah akhir dari Restorasi Meiji; dimana semua musuh kaisar berhasil dihancurkan
.Proses terbentuknya zaman Meiji diawali dengan sebuah gerakan pembaruan yang dikenal dengan Restorasi Meiji (Meiji Ishin). Restorasi Meiji berlangsung dari tahun 1866 M sampai 1869 M (dari akhir zaman Edo sampai awal zaman Meiji). Restorasi ini timbul akibat dibukanya Jepang kepada kapal-kapal dari barat yang dipimpin oleh perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, Matthew Perry. Pembentukan aliansi Sacchō (Satsuma-Chōshū) pada tahun 1866 M yang dicetuskan oleh Sakamoto Ryōma adalah titik awal restorasi Meiji. Tujuannya adalah melawan keshōgunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan pada kaisar
Setelah Tokugawa Yoshinobu memberikan kekuasaan dan mundur dari jabatannya (tahun 1867 M), setahun kemudian pecahlah perang Boshin (perang Toba-Fushimi). Perang ini timbul karena ketidakpuasan Yoshinobu terhadap pemerintah baru yang tidak memberikan kedudukan penting bagi Yoshinobu dan tanah dikembalikan kepada istana. Satsuma dan Chōshū dari pihak pemerintahan baru berhasil mengalahkan tentara Yoshinobu. Kemenangan pemerintah baru tersebut membuat kaisar mencopot seluruh kekuasaan Yoshinobu.
Pada akhir restorasi Meiji, kota Edo yang masih kacau karena pemberontakan atas pelarangan agama Kristen diubah namanya menjadi kota Tōkyō. Dan nama zamannya diganti zaman Meiji, sesuai nama kaisar yang memimpin pada saat itu. Meiji berarti ”pencerahan”. Kemudian ibukota dipindah dari Kyōto ke Tōkyō.
Zaman Meiji dimulai setelah kaisar Mutsuhito naik takhta dan memerintah Jepang (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912). Kaisar Mutsuhito kemudian berganti nama menjadi kaisar Meiji. Kaisar Meiji mengumumkan rencana politik pemerintahan baru yang dikenal dengan ”5 pasal dekrit” yang meliputi:
- Pembentukan dewan-dewan legislatif.
- Pelibatan semua golongan masyarakat dalam mengadakan hubungan antar negara.
- Penarikan kembali aturan perpajakan dan pembatasan kelas dalam pekerjaan.
- Penggantian  ”tradisi setan” dengan ”hukum alam”.
- Pengiriman utusan ke Eropa dan Amerika untuk mempelajari ilmu barat dan memperkuat fondasi hukum pemerintahan Meiji.
Pengeluaran dekrit itu dilakukan dengan bersumpah kepada dewa. Maksud dari dikeluarkannya dekrit itu adalah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Jepang akan membangun negaranya dengan menuntut ilmu pengetahuan. Dengan kembalinya kekuasaan ke tangan kaisar Jepang bermaksud membentuk negara yang berorientasi ke Shintōisme seperti 1000 tahun yang lalu.
Pada tahun 1871 M tanah kekuasaan para Daimyō (Han) dihapuskan dan membagi negeri dengan sistem prefektur (Ken). Dari pusat dikirimkan pegawai pemerintahan untuk mengurus tiap-tiap Ken yang disebut Haihanchiken. Pajak dikumpulkan oleh pemerintah dan pegawai pemerintah menerima gaji dari pemerintah. Kemudian pemerintah memperbarui cara pemungutan pajak dari petani yang disebut Chisokaisei. Pemerintah memberikan sertifikat tanah kepada pemilik tanah, kemudian pajak diganti dalam bentuk uang kontan. Anak laki-laki pemilik tanah diwajibkan meninggalkan desa dan menjadi buruh pabrik atau mengikuti wajib militer di kota. Wajib militer ditetapkan sejak tahun 1873 M dan diwajibkan bagi anak laki-laki berumur lebih dari 20 tahun.
Karena wajib militer diberlakukan, para samurai merasa kecewa. Wajib militer adalah sistem dari barat (tentara dilatih oleh Perancis), dan samurai benci hal yang berasal dari barat. Akhirnya pada tahun 1877 M Takamori Saigō memimpin pemberontakan samurai di Kyūshū. Pertempuran militer melawan samurai tersebut memakan banyak korban di kedua belah pihak. Tapi karena Jepang mengadakan wajib militer, tentara Jepang dapat menyusun kembali pasukannya sedangkan para samurai tidak. Pemberontakan ini berakhir pada tanggal 24 September 1877 dengan terbunuhnya Takamori Saigō.
Pada zaman Meiji, pemerintah menetapkan Shimin Hyōdō yaitu persamaan empat strata sosial Kōzoku (keluarga kaisar), Kazoku (bangsawan istana dan feodal), Shizoku (militer), dan Heimin (petani, pekerja, dan pedagang).
Di bidang pendidikan, pada tahun 1872 M pemerintah menetapkan sistem pendidikan baru. Semua golongan masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Kemudian pada tahun 1890 M wajib belajar 6 tahun dicanangkan. Universitas-universitas juga mulai didirikan.
Pada tahun 1875 M diadakan Konferensi Osaka yang menghasilkan keputusan bahwa reorganisasi pemerintahan ditujukan kepada Genrōnin (dewan tetua) yang indepanden.
Pada tahun 1881 M lahirlah pergerakan demokrasi yang melahirkan partai-partai seperti Rikken Jiyutō (Partai Liberal), Rikken Kaishintō (Partai Konstusional Progresif), Rikken Taiseitō (Partai Imperial). Pada tahun 1885 M bentuk pemerintahan diganti dengan sistem kabinet dan Ito Hirobumi sebagai Perdana Menteri. Pada masa imperial ini diproklamasikan UUD kekaisaran Jepang (Konstitusi Meiji) pada tanggal 11 Februari 1889. Konstitusi Meiji menjamin peran politik kaisar secara nyata (walaupun pada akhirnya kekuasaan kaisar dikendalikan oleh dewan tua/Genrōnin). Jepang juga mengadopsi sistem Parlemen seperti di Eropa yang disebut Diet. Pada tahun 1890 M untuk pertama kalinya diadakan pemilihan wakil rakyat, tetapi hanya orang yang berusia 25 tahun keatas yang dapat memilih, peserta pemilih saat itu hanya sekitar 1% saja.
Pada tahun 1880-an Jepang mengalami krisis ekonomi karena adanya pengeluaran besar yang diikuti dengan reformasi sistem mata uang dan pembentukan Bank of Japan.
Pemerintah Meiji menginginkan negaranya sejajar dengan negara barat. Untuk itu pemerintah membeli mesin-mesin dan teknologi canggih dari Amerika dan Eropa. Pemerintah mendirikan pabrik-pabrik, membangun rel kereta api, menetapkan Yen, Sen, dan Rin sebagai mata uang baru. Di dalam kehidupan sehari-hari diberlakukan kalender sistem matahari (Gregorian), misalnya 1 hari ada 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, dll. Akhirnya sistem barat pun diterima. Diberlakukan kebebasan beragama sehingga agama Kristen pun diakui.
Pada tahun 1894 M, di Korea terjadi pemberontakan petani. Pemerintah Korea memohon kepada Dinasti Chin agar mengirimkan pasukan militernya. Mengetahui hal tersebut, Jepang pun mengadakan ekspansi sehingga timbullah perang Jepang-Cina (Nisshin Sen). Jepang menang atas Cina. Kemudian setahun berikutnya ditandatangani perjanjian Shimonoseki. Jepang wajib membayar ganti rugi perang yang tinggi. Jepang juga memperoleh Taiwan dan semenanjung Liotung. Tapi Jepang pada akhirnya mengembalikan Semenanjung Liotung setelah Rusia, Perancis, dan Jerman menuntutnya.
Setelah itu, karena Jepang ingin melakukan ekspansi dari Korea ke Cina dan Rusia ingin mengadakan ekspansi dari Manchuria ke Korea, timbul perentangan antara Jepang dan Rusia. Di lain pihak, karena terjadi pertentangan antara Inggris dan Rusia di Asia, maka Inggris dan Jepang berjanji untuk saling menolong dan membuat Aliansi Jepang-Inggris (Nichie Dōmei) pada tahun 1902 M. Kemudian tahun 1904 M dimulailah perang Jepang-Rusia. Atas perantara presiden Amerika, pada tahun 1905 M Rusia dan Jepang menandatangani perjanjian Porstmouth dan berakhirlah perang kedua negara tersebut.
KEBUDAYAAN
Pada zaman Meiji kebudayaan barat berkembang dengan pesat. Gaya hidup baru yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, sandang, pangan, papan adalah kebudayaan barat yang baru yang disebut Bunmei Kaika (pencerahan peradaban). Memotong rambut kucir menjadi pendek dan memakai pakaian barat telah menjadi gaya hidup baru. Daging sapi yang sebelumnya tidak pernah dimakan oleh orang Jepang akhirnya mulai banyak dimakan dan banyak restoran Sukiyaki didirikan.
Di bidang sastra, Jepang juga mulai melangkah menuju modern. Tokoh-tokoh sastra yang muncul pada zaman ini antara lain:
- Subouchi Shōyō, dengan bukunya ”Shōsetsu Shinzui”.
- Futabatei Shimei, dengan novelnya ”Ukigumo”.
- Yōda Rohan, dengan novelnya ”Goshūnokō”.
- Ozaki Kōyō, dengan novelnya ”Konjiki yasha”.
- Higuchi Ichiyō, dengan novelnya ”Takekurabe”, ”Nigorie”, ”Jūsan-ya”.
- Shimazaki Tōson, dengan novelnya ”Haikai”, ”Yoakemae”.
- Tayama Katai, dengan novelnya ”Futon”.
- Mori Ōgai, dengan novelnya ”Takasebune”, ”Saigo no Ikku”.
- Natsume Sōseki, dengan novelnya ”Wagahai wa neko de aru”, ”Bocchan”, ”Kusamakura”, ”Kokoro”.
- Ishikawa Takabaku, dengan pantunnya ”Ichiaku no Suna”, ”Kanashiki Gangu”.
- Masaoka Shiki, dengan Haiku dan Tankanya yang diterbitkan dalam majalah ”Hototokisu”.
- Yosano Akiko, dengan Tankanya yang diterbitkan dalam majalah ”Myōjō”.
 PENINGGALAN
Peninggalan pada zaman ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu didirikannya universitas universitas seperti:
- Universitas Tōkyō Igakkō pada tahun 1877 M (pada tahun 1898 M berganti nama menjadi Universitas Teikoku, dan pada tahun 1945 M berganti nama menjadi Universitas Tōkyō.)
- Keiō Gijuku ( yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Keiō) yang didirikan oleh Fukuzawa Yukichi.
- Universitas Dōshisha yang didirikan Niijima Jō.
- Sekolah Kejuruan Tōkyō (kemudian berganti nama menjadi Universitas Waseda) yang didirikan oleh Ookuma Shigenobu.
Setelah tahun 1890 M, industri modern Jepang memajukan mekanisasi di bidang industri pemintalan kertas, industri pemintalan sutra. Tahun 1901 M Jepang selesai membangun pabrik besi baja dan terbentuklah dasar dari industri berat. Jepang juga mulai membuat kapal dan mesin-mesin industri. Peninggalan lainnya adalah jalur telegraf Tōkyō-Yokohama (tahun 1869 M), pos (tahun 1871 M), jalur kereta api Tōkyō-Yokohama (tahun 1872 M), jembatan besi Azuma (tahun 1887 M). Revolusi industri tersebut mengakibatkan meningkatnya kapitalisme dan timbulnya persoalan dalam masyarakat feodal.